YUANITA EMILIA SARI TRI WIJAYANTI

Berpacu Menjadi Yang Terbaik

Pendidikan Anti Korupsi(1)

diposting oleh yuanita-emilia-feb13 pada 05 June 2014
di PPKN - 0 komentar

Pengertian Korupsi

Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.

Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang kompeten. Untuk pembahasan dalam situs MTI ini, pengertian "korupsi" lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi diatas yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah.

Mengutip teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :

  • Greeds (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
  • Opportunities (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
  • Needs (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
  • Exposures (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

 

Dampak Masif Korupsi

1.      Dampak Ekonomi

2.      Dampak social & kemiskinan

3.      Dampak birokrasi pemerintahan

4.      Dampak politik & demokrasi

5.      Dampak terhadap penegakan hokum

6.      Dampak terhadap hankam

7.      Dampak kerusakan lingkungan

 

Korupsi dan Mentalitas Kebudayaan

Kita sering mendengar berita korupsi baik di media surat kabar maupun media elektronik di negeri ini. Sehingga persoalan korupsi seolah-olah menjelma sebagai budaya di Indonesia. Korupsi sudah menjadi bagian dari “budaya” bangsa.

Dalam perkembanganya, banyak petinggi partai yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bahkan yang saat ini terus menjadi pemberitaan media adalah kasus korupsi ketua Mahkama Konstitusi dengan inisial AM karena di duga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengurusan sengketa pilkada gunung mas Kalimantan Tengah, dan lebak banten. Ini mengejutkan publik apalagi MK sebagai lembaga yang penting dan peranya sangat besar dalam menentukan kehidupan bernegara di negeri ini.

Korupsi telah menancap kuat pada sendi-sendi kehidupan Negara dan memungkinkan akan menjadi budaya baru dalam hidup bernegara. Fenomena ini patut di perhatikan dan diwaspadai secara serius karena dampak dari tindakan korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan Negara namun lebih dari itu, menciptakan kemiskinan, menciptakan pengangguran dan memicu tindakan kriminalitas, bahkan mengubur masa depan baangsa. hal yang jelas adalah bahwa korupsi yang terjadi dalam level manapun merupakan hal yang dapat menghancurkan nilai-nilai etika serta norma sosial dan nilai agama, sehingga dapat menjadi prilaku yang mengkorupsi budaya, dan ketika secara bertahap atau sekaligus diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar, maka disitu telah terjadi korupsi budaya yang kemudian membentuk budaya korupsi.

Korupsi di Indonesia seakan-akan menjadi kebutuhan seperti makanan pokok yang di konsumsi oleh semua lapisan penyelenggara Negara dan lapisan masyarakat kecil, korupsi seakan – akan sudah menjadi kebudayaan yang legal dan tidak dilarang baik dari pandangan agama maupun hukum.

Kita bisa temui disekeliling kita, mulai dari hal yang terkecil seperti membeli buah dipasar yang menggunakan timbangan yang terkadang juga tidak tepat timbanganya, naluri penipu dan mental korupsi sudah membudaya sampai kelapisan masyarakat kecil.

Mental korupsi ternyata tanpa kita sadari sudah mulai ditanamkan pada masyarakat. Semua aktivitas di indonesia ternyata tidak pernah lepas dari yang namanya praktek korupsi.

Korupsi seakan menjadi cerminan dari kepribadian bangsa itu sendiri apakah sudah menjadi budaya atau bukan itu semua tergantung masyarakat yang menilai. Mengatasi persoalan korupsi ini merupakan tugas yang sangat berat, akan tetapi tidak mustahil untuk di lakukan. Dibutuhkan tekad yang kuat, kesungguhan dan keinginan bersama dari semua kalangan masyarakat untuk mengatasi hadirnya budaya korupsi sebagai karakter bangsa.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :