YUANITA EMILIA SARI TRI WIJAYANTI

Berpacu Menjadi Yang Terbaik

Demokrasi dan pendidikan demokrasi

diposting oleh yuanita-emilia-feb13 pada 13 May 2014
di PPKN - 0 komentar

1.      HAKIKAT DEMOKRASI

HAKEKAT demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi memiliki pengertian yang bermacam macam. Secara Etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu demos dan kratos . Demos Artinya rakyat dan Kratos artinya pemerintahan /kekuasaan. Dengan demikian istilah demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan/pemerintahan yang berasal dari rakyat. Dalam pemerintahan yang berkuasa adalah Rakyat. Rakyat selalu diikutsertakan dalam pemerintahan Negara. Sedangkan pemerintahan Negara harus mempertanggung jawabkan kepada rakyat.

Pelaksanaan demokrasi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.  Dahulu , pada zama Yunani Kuno rakyat dilibatkan langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan berbagai hal yang berhubungan dengan Negara. Demokrasi mulai berkembang dari sistem yang berlaku di negara negara kota (city state ). Dari sinilah kemudian dikenal dengan adanya demokrasi langsung atau demokrasi murni. Demokrasi ini dapat dikembangkan dalam pemerintahan Yunani Kuno karena wilayah yang tidak begitu luas serta jumlahpenduduk yang tidak begitu banyak. Sedangkan dalam perkembangannya, hampir setiap negara memiliki wilayah negara yang luas dan jumlah penduduk yang semakin banyak, sehingga demokrasi murni ini sulit untuk dikembangkan. Hakikat demokrasi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia yang paling hakiki, yakni hak dan kewajiban dalam :

 

1.      Penyampaian gagasan

2.      Pengambilan keputusan

3.      Pelaksanaan suatu keputusan

4.      Pengawasan terhadap pelaksanaan suatu keputusan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Demokrasi sebagai pandangan hidup

                   Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis:

 

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme

2. Musyawarah

3. Pertimbangan moral

4. Pemufakatan yang jujur dan sehat

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

6. Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik masing- masing

7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

 

3.      Unsur – unsure penegak demokrasi

1.      Negara hukum

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah, kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum :

-          Demi kepastian hukum

-          Tuntutan perlakuan yang sama

-          Legitimasi demokrasi

-          Tuntutan akal budi

UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM

a.   Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

b.   Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.

c.   Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d.    Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya.

 

CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

a.  Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

b.  Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif.

c.   Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM.

d.  Menuntut pembagian kekuasaan.

 

2.      Masyarakat madani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu.

Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil (civil society) yang mandiri dan demokratis, masyarakat madani lahir dari proses penyemaian demokrasi. Masyarakat madani (civil society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

 

Masyarakat madani memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a.       Free public sphere (ruang publik yang bebas)

Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta memublikasikan pendapat, berserikat, berkumpul serta memublikasikan informasi kepada publik.

 

b.      Demokratisasi

Menurut Neera Candoke, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara ekspisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi., dalam kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi :

1)      Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2)      Pers yang bebas

3)      Supremasi hukum

4)      Perguruan Tinggi

5)      Partai politik

 

c.       Toleransi

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda.

 

d.      Pluralisme

Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat tuhan.

 

e.       Keadilan Sosial (Social justice)

Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

 

 

 

 

 

f.       Partisipasi social

Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memunkinkan otonomi individu terjaga.

 

g.      Supermasi hukum

Penghargaan terhadap supermasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan, keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum.

 

3.      Infrastruktur politik

Infrastruktur  politik  atau organisasi sosial politik  merupakan kompleksitas dari hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut kekuatan sosial politik  dalam masyarakat.

 

4.      Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Pers yang  bebas  dan  bertanggung  jawab merupakan konsep yang didambakan dalam  pertumbuhan  pers di Indonesia . Pers yang bebas dan merdeka di sini bukan bebas  yang sebebas-bebasnya. Bebas dan merdeka dapat diartikan terbebas dari segala tekanan, paksaan atau penindasan dari pihak manapun termasuk pemerintah negara atau pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, pers dapat bebas dan berekspresi tanpa  tekanan  dan paksaan dari pihak manapun  tetapi  tidak mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma  yang berlaku

 

4.      Model – model demokrasi

a.       Berdasarkan penyampaian pendapat :

1. Langsung

2. Tidak langsumg / perwakilan

 

 

 

 

b.      Berdasarkan titik perhatian / prioritas :

1.      Demokrasi formal; persamaan politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomis.

2.      Demokrasi material; kesamaan social – ekonomi, politik

3.      Demokrasi campuran

 

c.       Berdasarkan prinsip ideology :

1.      Demokrasi liberal; kebebasan luas individu

2.      Demokrasi rakyat / proletar; kesejahteraan rakyat, persamaan hokum dan politik.

 

d.      Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan Negara :

1.      Demokrasi sistem parlementer

2.      Demokrasi sistem presidensial

 

5.      Prinsip-Prinsip Demokrasi

 

Dalam menjalankan demokrasi dalam suatu negara, harus mengacu pada prinsip prinsip dasar demokrasi sebagaimana berikut ini :

a. Pemerintahan berdasarkan Konstitusi

b. Pemilihan Umum yang bebas, jujur, dan adil

c. Adanya haminan Hak Asasi Manusia

d. Diakuinya persamaan kedudukan di hadapan hukum

e. Terciptanya peradilan yang bebas dan tidak memihak

f. Dijaminya kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

g. Kebebasan Pers

 

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter tersebut meliputi empat aspek.Pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan..Keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

6.      Problema Demokrasi di Indonesia

Demokrasi yang berkembang di Indonesia sesungguhnya adalah demokrasi liberal atau demokrasi libertarian. Demokrasi liberal berpandangan bahwa meskipun negara memiliki kewenangan konstitusional dalam mengatur warganya di berbagai aspek kehidupan utama, namun wilayah sosial dan ekonomi tetap dianggap sebagai wilayah privat yang tidak boleh diintervensi oleh negara. Semua kekisruhan-ketidak selesaian problema negeri ini berawal dari ’sebuah pertanyaan.’ Siapa yang harus bertanggungjawab bila kemiskinan, pengangguran, kekerasan dan KKN terus saja menjadi realitas di masyarakat. Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi ketika kita memperbincangkan demokrasi berikut problematikanya di Indonesia. Pertama, ketika membincangkan demokrasi, sadar atau tidak, kebanyakan kaum terdidik kita selalu merujuk kepada demokrasi dalam pengertian, sejarah dan praksis politik di Barat. Karena itu, demokrasi cenderung menjadi wacana elitis di kalangan politisi dan kaum akademisi. Dia terus direproduksi dan didaur ulang, meski kultur politik demokratis di kalangan elite sendiri tidak tumbuh dengan baik seperti yang mereka citrakan. Namun demikian, secara realistis sekarang ini kita juga sulit mengelak dari kenyataan itu, karena dalam realitasnya, dalam berpolitik dan berekonomi, mayoritas masyarakat kita masih mempraktekannya dalam pola-pola seperti itu, sebagai warisan politik dan ekonomi di masa lalu. Oleh karena itu, menuju kehidupan lebih baik ke depan, kita harus mengubah dan melakukan transformasi atas realitas ini. Demikian itu penting, karena tantangan dihadapi bangsa Indonesia kini dan ke depan, terutama dalam membangun kemandirian bangsa, sangatlah berat. Dalam politik domestik nasional, kita menghadapi permasalahan masih lemahnya kapasitas kelembagaan sosial-politik yang ada dalam menjawab berbagai masalah sosial-ekonomi, sebagaimana tercermin dalam kesenjangan (gaps) antara kapasitas kelembagaan dan kemampuan riil kelembagaaan politik kita dalam menjawab berbagai masalah ini. Sementara, dalam tataran global, kita menghadapi kekuatan politik-ekonomi pasar global, yang menyebabkan bangsa ini semakin rentan menghadapinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      Membangun masyarakat demokratis berkedaban

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia nampaknya ditakdirkanmemiliki karakteristik, baik dalam konteks geopolitiknya maupun struktur sosial budayanya, yang berbeda dengan bangsa lain di dunia ini. Oleh karena itu para founding fathers Republik ini memilih dan merumuskan suatu dasar filosofi, suatu kalimatun sawa yang secara objektif sesuai dengan realitas bangsa ini, yaitu suatu dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang sila pertamanya berbunyi ”Ketuhanan Yang MahaEsa”, di tengah-tengah negara ateis, sekuler serta negara teokrasi. Perumusan dasar filosofi negara ini dalam suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah. NegaraIndonesia dengan dasar filosofi ’Ketuhanan Yang Maha Esa’ memiliki ciri khas jikadibandingkan dengan tipe negara ateis dan negara sekuler. Oleh karena itu dalam negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan agama tidak dipisahkan sama sekali melainkan justru agama mendapatkan legitimasi filosofis,yuridis dan politis dalam negara, hal ini sebagaimana terkandung dalam PembukaanUUD 1945. Secara filosofis Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung dalam sila pertamaPancasila yang berkedudukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sehingga sila pertama tersebut sebagai dasar filosofis bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraandalam hal hubungan negara dengan agama. Dalam peraturan perundang-undanganIndonesia bukan mengatur ruang akidah umat beragama melainkan mengatur ruang publik warga negara dalam hubungan antar manusia. Sebagai contoh berbagai produk peraturan perundangan dalam hukum positif Islam, misalnya UU RI No. 41 tentangWakaf, UU RI No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, ini mengatur tentang wakaf dan zakat pada domein kemasyarakatan dan kenegaraan.Secara filosofis relasi ideal antara negara dengan agama, prinsip dasar negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesua dengan keyakinan dan kepercayaannya.Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadahdiletakkan pada domain privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwaagama perupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalamhubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapatmenjalakan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram dan damai. Akan tetapi bagaimanapun juga manusia membentuk negara tetap harus ada regulasi negarakhususnya dalam kehidupan beragama. Regulasi tersebut diperlukan dalam rangkamemberikan perlindungan kepada warga negara.

A.  Penerapan demokrasi dalam kehidupan masyarakat

Mewujudkan nilai-nilai demokrasi agar tercipta di kehidupan sehari-hari memang tidak mudah,oleh karna itu kita sebagai masyarakat harus lebih memahami lagi dan masih perlu pembelajaran,agar Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terciptanya demokrasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

 

 

 

B.  Penerapan demokrasi dalam kehidupan pribadi

meski setiap individu bebas menyampaikan sesuatu atau berbuat sesuatu, namun ia harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesamanya, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab antara lain :

a.     Berani mengungkapkan ide – ide atau gagasan untuk kebenaran dan keadilan.

b.     Menolak tindakan kewenang – wenangan.

c.      Berani merombak pemerintahan yang otoriter.

d.     Melaksanakan kebijakan pemerintahan yang demokratis.

e.     Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan.

f.     Menghargai harkat dan martabat manusia.

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :