YUANITA EMILIA SARI TRI WIJAYANTI

Berpacu Menjadi Yang Terbaik

HAM dan Rule Of Law

diposting oleh yuanita-emilia-feb13 pada 08 May 2014
di PPKN - 0 komentar

A. PENGERTIAN DAN HAKEKAT HAM

a. Pengertian HAM

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia dari sifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus di hormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat dan negara.

b. Hakekat HAM

Merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, begitu juga upaya dalam menghormati melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu pemerintah (Aparatur Pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara

B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM

Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari :

a. Magna Charta.

b. The American Declaration.

c. The French Declaration.

d. The Four Freedom.

Perkembangan pemikiran HAM dibagi dalam empat generasi :

Generasi pertama : pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik, fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.

Generasi kedua : pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yudiritas melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Generasi ketiga : keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai agaknya pepatah kuno “Justice Delayed, Justice Deny” tetap berlaku untuk kita semua.

Generasi keempat : pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut “Declaration of The Basic Duties of Asia People And Government”. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan.

C. Bentuk – bentuk HAM

1.      Hak personal

2.      Hak legal

3.      Hak sipil dan politik

4.      Hak subsistensi

5.      Hak ekonomi, social dan bangsa

D.  Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM)

Perdebatan tentang nilai-nilai HAM, apakah universal (artinya berlaku umum di semua negara) atau bersifat partikular (artinya nilai-nilai HAM pada suatu negara sangat kontekstual, yaitu mempunyai kekhususan dan tidak berlaku untuk setiap negara karena ada keterikatan dengan nilai-nilai kultural yang tumbuh dan berkembang pada suatu negara) terus berlanjut. Berkaitan dengan hal ini ada tiga teori yang dapat dijadikan kerangka analisis, yaitu teori realitas, teori relativisme, teori radikal universal.


           Teori realitas mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan self interest dan egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis, setiap manusia saling mementingkan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan tindakan yang tidak manusiawi. 

Dalam situasi anarkis prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu tidak berlaku dan berfungsi. Untuk mengatasi hal ini Negara harus mengambil tindakan berdasar power dan security yang dimiliki dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan sosial. 

Tindakan yang dilakukan Negara seperti di atas tidak termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran HAM oleh Negara. Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat particular (khusus). 

Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat local dan spesifik, berlaku khusus pada suatu Negara. Teori radikal universal berpandangan bahwa nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu Negara. 

Nilai-nilai HAM berlaku di semua tempat. Dengan demikian pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku sama dan universal bagi semua bangsa dan Negara.

Dalam kaitannya dengan hal ini, ada dua pandangan dalam melihat relativisme nilai-nilai HAM yaitu strong relativist dan weak relativist. Strong relativist beranggapan bahwa nilai-nilai HAM dan nilai-nilai lainnya secara prinsip ditentukan oleh budaya dan lingkungan tertentu, sedangkan universalitas nilai HAM hanya menjadi pengontrol dari nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang didasari oleh budaya local atau lingkungan yang spesifik. 

Berdasarkan pandangan ini diakuinya adanya nilai-nilai HAM yang bersifat particular dan universal. Sementara Weak relativist memberi penekanan bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan sulit dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu. Jadi, hanya mengakui nilai-nilai Hak Asasi Manusia universal.

 

E. HAM di Indonesia

HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat dari filsafat bangsa. Beberapa instrument HAM yang ada di Indonesia antara lain yaitu Undang - Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumennya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM . HAM dapat meliputi Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality). Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Namun seperti kita ketahui bersama, pelaksanaannya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh semua rakyat Indonesia, masih banyak terjadi pelanggaran - pelanggaran HAM yang terjadi di negeri kita ini baik itu atas nama negara atau institusi tertentu .Namun apakah disengaja ataupun tidak , negara (dalam hal ini yaitu Komnas HAM) sepertinya sangat lamban untuk mengungkap dan mengupas secara detail kasus – kasus pelanggaran HAM yang terjadi baik itu kasus yang disorot media ataupun yang tidak terlalu disorot . Apalago disaat Orde baru berkuasa , terlalu banyak kasus – kasus pelanggaran HAM yang belum bisa terungkap dan tertutupi awal tebal oleh konspirasi pihak elite kekuasaan pada saat itu dan diterusakan saat ini . Dimulai sejak Soeharto menjabat sebagai presiden sampai Soeharto lengser dalam peristiwa Mei 1998 oleh para Mahasiswa banyak sekali peristiwa – peristiwa atau kasus – kasus dilakukan pemerintah yang sangat melanggar HAM, beberapa contoh peristiwa atau kejadian dari pelanggaran HAM yang dilakukan yaitu pada tahun 1965 dimana Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh jendral Angkatan Darat dan Penangkapan, penahanan dan pembantaian massa pendukung dan mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia. Lalu dilanjutkan pada tahun 1966, pada tahun ini terjadi penangkapan dan pembunuhan tanpa pengadilan  terhadap anggota – anggota PKI yang masih terus berlagsung . Hal ini sangat melanggar HAM, namun mengaa pemerintah seperti tidak tahu - menahu tentang hal tersebut, munkin pada saat itu ada konfrontasi besar yang ingin dilakukan oleh Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya, terbukti dengan konfrontasi itu Soeharto dapat memimpin Indonesia selama 36 tahun lamanya, mungkin bila ada pemilihan siapa politikus paling pintar di Indonesia atau bahkan di Asia, Soeharto lah orangnya, karena dia seolah memimpin Indonesia tanpa cacat di mata dunia. Benar memang asa hukum retroaktif tidak dapat diterapkan, namun ini menyangkut kemashlahatan masyarakat kita sendiri, terlebih untuk keluarga – keluarga atau keturunan dari korban – korban dari pelanggaran HAM tersebut agar supaya mereka mendapatkan haknya yang direnngut pemerintah kembali. Kembali ke masalah HAM di Indonesia, mengapa pelanggaran HAM di Indonesia masih saja terjadi dari tahun ke tahun dan juga sampai saat ini masih sering terjadi pelanggaran HAM itu, apakah pemerintah terlalu tegas menindak oknum atau institusi yang menentang kekuasaannya ataukah memang masyarakat kita yang terlalu anarkis sehingga pemerintah terpaksa melakukan tindakan progresif untuk mengendalikannya. Mungkin semua itu dapat kita kendalikan jika tidak ada tindakan – tindakan atau kebijakan – kebijakan dari pemerintah yang memberatkan rakyat, karena biasanya rakyat bertindak dikarenakan hal tersebut. Tidak akan ada suatu masyarakat menyerang atau menuntut ke pemerintahannya jika tidak ada hal dasar yang melatarbelakanginya.

Lalu bagaimana cara untuk menekan pelanggaran HAM yang terjadi selama ini, mungkin salah satunya dengan cara lebih mensaktikan lagi lembaga khusus Hak Asasi Manusia yang dimiliki pemerintah yaitu KOMNASHAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), karena selama ini KOMNASHAM hanya dapat memegang suatu kasus pelanggaran HAM sampai batas pengaduan kasus, penyelidikan kasus, tanpa bias menghakimi siapa oknum – oknum yang terlibat dalam kasus itu, alangkah baiknya jika KOMNASHAM diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penghukuman atas oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Memang akan butuh dana, butuh tenaga ahli untuk melaksanakannya, namun bukankah rakyat Indonesia ini lebih dari cukup untuk melaksanakan tugas itu, saya yakin bahwa rakyat Indonesia mampu untuk itu. Dan memang butuh proses panjang untuk melaksanakan hal itu, butuh waktu yang mungkin lama untuk merekrut ahli – ahli hokum diseluruh Indonesia ini yang berkomitmen untuk mengamankan, mensejahterakan  dan memajukan bangsa ini dibidang Hak Asasi Manusia, butuh pejuang – pejuang HAM layaknya Moenir. Perlu adanya Moenir Moenir baru untuk bangsa kita ini. Dan sebagai mahasiswa yang dalam konotasinya adalah penyambung lidah – lidah rakyat, jangan sekali – kali mengenal kata menyerah untuk memperjuangkan Hak – hak kita dan orang – orang yang ada disekitar kita, agar kehidupan kita didunia ini lebih bermanfaat.

 

 

 

F. Konsep Rule of Law

Rule of Law dan Negara Hukum

 

A.    Pengertian Rule of  Law dan Negara Hukum

Rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom

Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man.

Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, oleh karena itu lahirlah doktrin “Rule Of Law”. Menurut  (Fried Man,1959)  Rule of law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi. Rule of law dibedakan antara :

1.      Pengertian formal (in the formal sence) yaitu organized public power atau kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara

2.      Pengertian hakiki (ideological sense) erat hubungannya dengan menegakkan rule of law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik & buruk. 

Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian Rule of law, tapi pada intinya tetap sama, bahwa Rule of law harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial (Sunarjati Hartono,1982).

Rule Of Law sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri (Satjipto Raharjo ; 2003). Rule Of Law tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat Eropa, sehingga memperakar sosial dan budaya eropa, bukan institusi netral.

         Menurut Philipus M.Hadjon, bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undanagan. Oleh karena itu dalam proses perkembangannya rechtsstaat itu lebih memiliki ciri yang revolusioner.

 

 

 

      Menurut Friederich J.Stahl, terdapat 4 unsur pokok untuk berdirinya satu rechstaat, yaitu :

1.      Hak-hak manusia

2.      Pemisahan atau  pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

3.      Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan

4.      Peradilan administrasi dalam perselisihan

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule Of Law.

G.  Prinsip-Prinsip Rule Of Law

 

Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tertera dalam UUD 1945 dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.

 

Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945)

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)

  2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1)

3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)

  4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil  dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)

 

                 Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil / Hakiki :

a. Berkaitan erat dengan the enforcement of the Rule of Law

b. Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing - masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982)

c. Rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa (Satdjipto Rahardjo, 2003

d. Rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, mengandung wawasansosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan negara.

        e. Rule of law merupakan suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo, 2003).

 

H. Hubungan antara HAM dan Rule of Law

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam ‘Universal Declaration of Human Right’ 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dan perspektif sejarah dekiarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia, baik di Barat maupun di Timur meskipun upaya tersebut masih bersifat lokal, parsial dan sporadikal.

Rule of Law dan negara hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Ada pakar mendeskripsikan bahwa pengertian negara hukum dan Rule of Law itu hampir dapat dikatakan sama, namun terdapat pula ada yang menjelaskan bahwa memiliki penekanan masing-masing. Menurut Philipus M. Hadjon misalnya bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam proses perkembangannya rechtsstaat itu lebih memiliki ciri yang revolusioner. Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan teologis.

 

I.          Penerapan dalam masyarakat

1.      HAM/Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga Negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Pembagian hak asasi manusia menurut macam dan jenisnya yaitu hak asasi pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan dan sosial budaya.

2. Hak Asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Ini berarti bahwa pelaksanaanya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pada Undang-Undang Dasar 1945dan peraturan perundangan yang lainnya. Pelaksanaan yang mutlak akan melanggar hak-hak asasi orang lain.

Diharapkan kepada pemerintah dan instansi yang berkenaan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dapat menentukan dan mentapkan kebijakan sesuai  dengan kondisi bangsa indonesia saat ini. Dalam menentukan kebijakan perundang-undangan jangan hanya melihat satu sisi saja. Karena terkadang undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yang berlaku saat ini tidak mampu memberikan bantuan yang berarti bagi orang-orang yang tertindas.

 

 

 

II.                Penerapan dalam kehidupan pribadi

 

Hak Asasi Manusia sebagai Individu

Dalam Pasal 28 ayat 3 dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan. Kebebasan atau kemerdekaan juga dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Kebebasan untuk berekspresi diri perlu memperhatikan hak kebebasan orang lain. Implementasi HAM dalam kehidupan pribadi agar tidak bertentangan / melanggar hak orang lain perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.    kebebasan orang lain agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan antar pribadi.

b.    tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakatdan kebudayaan bangsa karena akan mengingkari kodratnya sebagaimakhluk sosial yang berbudaya.

c.    tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan undang-undang yangberlaku sebab akan mengganggu ketertiban umum dan keadilan

d.   tidak bertentangan dengan negara karena akan menimbulkan perpecahanbangsa dan negara

e.    tidak bertentangan dengan agama yang dianut dan semangat keagamaan masyarakat

Penerapan hak asasi harus meningkatkan harkat dan martabat manusia dan bukan merendahkan derajatnya. Manusia sebagai individu memiliki hak-hak pribadi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga, termasuk negara. Bahkan hak pribadi tersebut harus dijamin dan dilindungi serta dikembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut UUD 1945 dan UU Nomor 39 tahun1999, hak pribadi tersebut antara lain:

a.    hak untuk hidup.

b.    hak kebebasan beragama.

c.    hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

d.   hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

e.    hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar

f.      hak memperoleh pendidikan.

g.    hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan kewarganegaraan

h.    hak atas pekerjaan yang layak

i.      hak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat manusia danancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu, termasuk di dalamnya hak untuk bebas dari tindak kekerasan dalam rumah tangga

j.      hak tempat tinggal dan layanan kesehatan

k.    hak tidak diperbudak

l.      hak milik artinya setiap orang berhak mempunyai milik baik sendirimaupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan diri,keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melawan hukum

m.  hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :